Salah satu putra terbaik dari tanah Papua, Sepus Marten Fatem, S.Hut., M.Sc., berhasil menggabai gelar doktor RGO 303 dengan predikat cumlaude dalam bidang ilmu kehutanan di Kampus Kampus Gadjah Mada. Laki-laki yang menjadi dosen di Fakultas Kehutanan, Universitas Papua dan menjadi karyawan ahli Bupati Tambrauw ini berhasil menguncup pendidikan doktor selama 3 tahun 8 bulan.
“Lulus dengan predikat cumlaude, dengan begitu promovenduz menjadi doktor ke-94 yang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM,” kata Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Budiadi, S.Hut., M Agr. Sc., sebagai penguasaan tim penilai saat membacakan buatan ujian masyarakat promosi doktor di Fakultas Kehutanan, Senin (14/10).
Ketua tim promotor, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc., mengatakan Sepus Marten Fatem mencukil gelar akademik paling atas dari Fakultas Kehutanan UGM. Oleh karena itu, ia mengharapkan ilmu pengetahuan yang didapat bisa difungsikan untuk pengambilan kearifan pembangunan di tanah Papua. Usai ini, Anda dapat banyak berhasil tugas berat untuk membangkitkan Papua. Pembangunan Papua harus dimulai dari segala sisi, ada satu hal yang perlu diingatkan, bangunlah Papua dengan hati nurani untuk membentengi keperluan orang asli Papua,” kata Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM ini.
Dalam disertasinya yang berjudul Konstruksi Kabupaten Konservasi Tambrauw: Kontestasi Aktor, Peran Power, Biofisik dan Adapatasi, Sepus Marten Fatem menyampaikan Tambrauw yakni kabupaten pemekaran di Kabupaten Papua Barat sejak tahun 2008 dan 2013 dengan luas 11.373,96 kilometer persegi.
Sebagian 80 honorarium manajemen pemerintahan wilayah ini cakup hutan rgo303 konservasi dan hutan lindung. Dengan statusnya semampang wilayah yang hampir seumumnya hutan lindung dan hutan konservasi, beberapa susunan konservasi tradisional alam oleh masyarakat aslil Papua tengah tetap dipertahankan. “Ada lima populasi besar atau lima keluarga besar yang tengah menyediakan kawasan hutan untuk Tata beberapa posisi dijadikan tanah leluhur sehingga wajib dijaga,” katanya.
Rencana kabupaten konservasi, Katanya dimaknai andaikan acara pemerintahan melaksanakan pembangunan berlandaskan pemanfaatan Berkesinambungan perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
Katanya orang nomor 1 kabupaten butuh menunda upaya transfigurasi tata kelola jika perwujudan implementasi kabupaten konservasi yang memajukan jurusan konservasi seandainya domain pembangunan lingkungan selaku kolektif. Setelah itu pemkab dan pemda butuh merangsangkan program-program pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis unggulan spesifik lokal. “Salah satunya melalui penyusunan fokus implementasi kabupaten konservasi dan pembeberan destinasi wisata jika area hakiki pembangunan,” katanya.
Selain itu, ia menyajikan dilakukan survei kembali rencana pembangunan tata ruang dan wilayah agar kiat rasionalisasi kurnia hutan dan kawasan dapat beri dukungan pembangunan kabupaten ini semisal kabupaten konservasi. “Minimal 70 bayaran kawasan lindung Tanah pesisir dan laut tetap dipertahankan,” Katanya.
Created with © systeme.io